Setiap awal semester, wakil kepala bidang kurikulum di sebuah MTs duduk dengan jadwal pelajaran yang baru saja selesai disusun. Jumlah guru 18 orang, rombel 9, dan jam mengajar sudah dibagi “seadil mungkin”. Semua terlihat rapi sampai ada yang bertanya: guru mana yang sudah 24 jam tatap muka, dan guru mana yang belum. Pertanyaan itu biasanya dijawab dengan hitung ulang per orang, memakai kalkulator, di tengah hari ketika semua orang juga sibuk. Hasilnya sering berbeda antara satu penanggung jawab dan penanggung jawab lain.
Padahal jawabannya sudah ada di berkas yang sama: struktur kurikulum dan jadwal. Yang belum dikerjakan adalah membaca keduanya dengan aturan yang benar, yaitu aturan pemenuhan beban kerja guru yang berlaku sejak tahun ajaran 2025/2026 dan kini dipakai untuk Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) serta dasar tunjangan profesi.
Aturan yang dipakai: dua payung, bukan satu
Ada dua dokumen yang perlu dibedakan, karena sekolah dan madrasah tidak selalu mengikuti payung yang sama.
- Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK, SLB di bawah Kemendikdasmen): Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Ditetapkan 26 Juni 2025, diundangkan 1 Juli 2025, dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026. Peraturan ini mencabut Permendikbud 15/2018 beserta perubahannya (Permendikbudristek 25/2024).
- Madrasah (RA, MI, MTs, MA, MAK di bawah Kemenag): Keputusan Menteri Agama Nomor 736 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik, menggantikan KMA Nomor 890 Tahun 2019. Isi pokoknya sejalan: 37 jam 30 menit per minggu, minimum 24 JTM, dan ekuivalensi tugas tambahan. Perbedaannya ada pada beberapa angka, misalnya wali kelas yang di KMA bernilai lebih besar daripada di Permendikdasmen.
Ada satu kesamaan yang perlu diingat dari keduanya: yang dihitung sebagai beban kerja bukan hanya jam di depan kelas. Pasal 3 Permendikdasmen 11/2025 menyebut lima kegiatan pokok — merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil, membimbing dan melatih murid, serta tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok. Jadi guru yang mengajar 22 jam lalu menjadi wali kelas bukan otomatis “kurang”, dan guru yang mengajar 30 jam lalu mengambil enam tugas tambahan bukan otomatis “berlebih”. Hitungannya harus utuh.
Kerangka angka yang perlu dihafal
Sebelum menyusun tabel, kunci dulu angka-angkanya. Semua angka di bawah ini dari pasal-pasal yang bisa dibuka ulang.
- Jam kerja per minggu: 37 jam 30 menit di luar istirahat.
- Jam tatap muka (JTM) per minggu: paling sedikit 24, paling banyak 40.
- Guru BK/konselor: tidak memakai JTM, tetapi wajib membimbing paling sedikit 5 rombel per tahun (Permendikdasmen); KMA 736/2026 menyebut 3 rombel untuk madrasah.
- Guru wali (pendamping akademik) — hanya di jenjang SMP/MTs ke atas: 2 JTM per minggu (Pasal 14).
- Tugas tambahan struktural (wakil kepala, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium/bengkel/teaching factory): 12 JTM per minggu (Pasal 15).
- Guru pembimbing khusus di sekolah/madrasah inklusi: 6 JTM.
- Tugas tambahan lain (wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, guru piket, dan seterusnya): dihitung kumulatif paling banyak 6 JTM per minggu (Pasal 16).
Batas 6 JTM itu yang paling sering disalahpahami. Artinya begini: seorang guru boleh memegang wali kelas (2 JTM) sekaligus pembina ekstrakurikuler (2 JTM) sekaligus guru piket (1 JTM), total 5 JTM. Kalau ia menambah satu tugas lagi senilai 2 JTM, yang dihitung tetap 6 JTM, bukan 7. Kelebihan tugasnya diakui sebagai kerja, tetapi tidak lagi menambah angka beban kerja untuk SKBK.
Juga penting: Pasal 17 ayat (3) menegaskan bahwa tugas pendampingan dan tugas tambahan lain bukan pengganti kewajiban pembelajaran. Jadi wakil kepala yang mengajar 8 jam tidak bisa mengklaim “8 + 12 = 20, tinggal tambah 4 dari wali kelas, jadi 24”. Untuk memenuhi pembelajaran, ia tetap butuh tatap muka; 12 JTM dari jabatan wakil kepala hanya mengurangi kebutuhannya dari 24 menjadi 12.
Menghitung dari struktur kurikulum, bukan dari perasaan
Langkah pertama yang bisa dikerjakan hari ini: hitung total JTM yang harus dilayani sekolah. Rumusnya sederhana.
Total JTM sekolah = (jumlah JP per kelas per minggu) × (jumlah rombel)
Ambil contoh MTs dengan 9 rombel (tiga rombel per tingkat) dan struktur kurikulum 45 JP per kelas per minggu. Angka 45 ini gabungan mapel umum dan mapel PAI berbahasa Arab; satuan pendidikan lain bisa berbeda, jadi ganti dengan angka struktur kurikulum yang dipakai di tempat Anda.
- Total JTM = 45 × 9 = 405 JTM per minggu.
- Kebutuhan guru bila semua mendapat tepat 24 JTM = 405 ÷ 24 = 16,875, artinya minimal 17 guru mata pelajaran yang benar-benar mengajar.
- Bila sekolah memasang 18 guru mapel, rata-rata per guru = 405 ÷ 18 = 22,5 JTM. Rata-rata ini sudah di bawah 24, dan itu bukan masalah — yang jadi masalah adalah membiarkannya tanpa penjelasan.
Perhatikan bahwa rata-rata 22,5 menyembunyikan dua keadaan yang sangat berbeda: ada guru yang mengajar 27 JTM (sudah cukup), dan ada yang 18 JTM (kurang 6). Karena itu langkah berikutnya harus per rumpun mapel, bukan per sekolah.
Tabel 1: dari JP per mapel ke jumlah guru
Contoh yang sama, 9 rombel, 45 JP per kelas. Kolom terakhir menunjukkan jumlah guru bila mapel serumpun dipegang bersama.
| Mapel / rumpun | JP per kelas | Total JTM (×9 rombel) | Guru “pas” 24 JTM |
|---|---|---|---|
| Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI | 8 | 72 | 3 |
| Bahasa Indonesia | 6 | 54 | 2,25 → 2 (27 JTM tiap guru) |
| Matematika | 5 | 45 | 1,875 → 2 (22,5 JTM) |
| IPA | 5 | 45 | 1,875 → 2 (22,5 JTM) |
| IPS | 4 | 36 | 1,5 → 2 (18 JTM) |
| Bahasa Inggris | 4 | 36 | 1,5 → 2 (18 JTM) |
| Bahasa Arab | 3 | 27 | 1,125 → 1 (27 JTM) |
| PPKn | 3 | 27 | 1,125 → 1 (27 JTM) |
| PJOK | 3 | 27 | 1,125 → 1 (27 JTM) |
| Seni Budaya + Informatika | 4 | 36 | 1,5 → 2 (18 JTM) |
| Total | 45 | 405 | 18 guru |
Bagian yang harus dibaca pelan-pelan ada di kolom terakhir. Setiap kali jumlah guru dibulatkan ke atas, JTM per guru turun. Rumpun PAI 72 JTM dibagi 3 guru menghasilkan tepat 24 — aman. Bahasa Indonesia 54 JTM dibagi 2 guru jadi 27 — juga aman, masih di bawah batas 40. Tapi enam kelompok lain jatuh di 18 atau 22,5 JTM.
Enam kelompok itulah yang perlu “ditolong” lewat tugas tambahan, bukan lewat menambah jam pelajaran yang tidak ada di struktur kurikulum. Guru IPS tidak bisa diberi jam Matematika hanya supaya angkanya 24; mata pelajaran yang diampu harus sesuai dengan kewenangan dan latar belakang sertifikasinya.
Tabel 2: ekuivalensi tugas tambahan dan siapa yang bisa ditolong
Sekarang hitung sisi seberangnya: berapa JTM ekuivalen yang tersedia di sekolah ini, dan tugas apa yang dinilai berapa.
| Tugas tambahan | Nilai ekuivalen | Syarat yang menentukan sahnya |
|---|---|---|
| Wakil kepala / kepala perpustakaan / kepala lab | 12 JTM | SK dari kepala sekolah, dilaksanakan di satminkal |
| Wali kelas | 2 JTM (Permendikdasmen) / 6 JTM (KMA 736/2026) | 1 guru untuk 1 kelas, minimal 1 tahun ajaran |
| Pembina OSIS | 2 JTM / 6 JTM (KMA) | 1 guru per satuan pendidikan, minimal 1 tahun ajaran |
| Pembina ekstrakurikuler | 2 JTM | Minimal 1 kegiatan/minggu, minimal 20 murid |
| Guru piket | 1 JTM | Minimal 1 hari per minggu, minimal 1 tahun ajaran |
| Anggota tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) | 1 JTM (koordinator 2 JTM) | Jumlah anggota mengikuti rasio murid; SMP 200–500 murid = 5 orang |
| Koordinator pembelajaran berbasis projek | 2 JTM per rombel | 1 guru untuk 1–3 rombel, minimal 1 tahun ajaran |
| Koordinator pengelolaan kinerja guru | 2 JTM | Hanya bila guru 10 orang atau lebih; di bawah itu dikerjakan kepala sekolah |
| Koordinator pengembangan kompetensi | 2 JTM | Minimal 1 tahun ajaran |
Dengan tabel ini, kebutuhan yang tadi terlihat “kurang 42 JTM” bisa dipetakan ke tugas yang memang sudah berjalan di sekolah. Pada contoh MTs tadi, slot yang tersedia: 9 wali kelas (18 JTM), 1 pembina OSIS (6), 2 pembina ekskul (4), 7 guru piket (7), 6 anggota TPPK (6), 3 koordinator projek (6), 1 koordinator pengelolaan kinerja (2), dan 1 koordinator pengembangan kompetensi (2). Total 51 JTM — lebih dari cukup untuk menutup 42 JTM yang kurang, asalkan penugasannya diarahkan ke guru yang memang belum 24.
| Guru yang belum 24 JTM | JTM mengajar | Kurang | Penugasan yang masuk akal |
|---|---|---|---|
| Matematika A dan B | 22,5 | 1,5 | Guru piket (1 JTM) masing-masing |
| IPA A dan B | 22,5 | 1,5 | Koordinator projek 1 rombel (2 JTM) |
| B. Inggris A dan B | 18 | 6 | Wali kelas (2) + ekskul (2) + piket (1) + TPPK (1) |
| IPS A dan B | 18 | 6 | Wali kelas (2) + ekskul (2) + TPPK (1) + piket (1) |
| Seni Budaya dan Informatika | 18 | 6 | Wali kelas (2) + koordinator projek (2) + TPPK (1) + piket (1) |
Perhatikan guru Matematika: kurang 1,5 JTM, sedangkan satu slot piket bernilai 1 JTM. Hasilnya 23,5 — masih di bawah 24 secara angka. Di sinilah Pasal 20 ayat (1) dipakai: guru yang tidak dapat memenuhi 24 JTM karena struktur kurikulum dan pembagian guru yang sudah sesuai kebutuhan tidak kehilangan haknya. Yang wajib dilakukan sekolah adalah menuliskan alasannya secara tertulis dalam SKBK, bukan diam-diam membiarkan angkanya 23,5 lalu berharap tidak ada yang bertanya.
Kesalahan yang sering terjadi di lapangan
Bagian ini yang paling sering memicu SKBK dikembalikan atau tunjangan tertunda. Semuanya bisa dihindari dengan pemeriksaan sederhana.
1. Menghitung JP sebagai jam. Satu JP di SMP/MTs umumnya 40 menit, di SMA/SMK 45 menit. Guru dengan 24 JP di SMP hanya mengajar 16 jam bersih, bukan 24 jam. Kalau kolom “jam mengajar” di SKBK diisi 24 dan rekapitulasi absensi menunjukkan 16, angka itu akan terlihat tidak sinkron saat diaudit. Tulis satuan dengan benar: JTM, bukan jam.
2. Menumpuk tugas tambahan pada guru yang sudah cukup. Kebiasaan lama: wali kelas diberikan kepada guru senior yang juga sudah 27 JP, karena “dia paling berpengalaman”. Akibatnya satu orang memegang 6 JTM tambahan yang tidak lagi menambah apa pun untuk SKBK, sementara guru lain tetap 18 JTM. Tugas tambahan sebaiknya diarahkan ke guru yang JTM-nya masih kurang — ini sekaligus menyelesaikan dua pekerjaan dalam satu keputusan.
3. Menganggap kepala sekolah wajib mengajar 24 JTM. Pasal 21 menegaskan beban kerja kepala sekolah adalah tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi, dan itu ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran. Kepala sekolah boleh mengajar sesuai kebutuhan, tetapi kewajiban 24 JTM sebagai guru mapel tidak berlaku untuknya. Hal yang sama untuk guru yang ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan.
4. Memasukkan guru yang mengajar di luar satminkal tanpa dasar. Pasal 6 menyebut pembelajaran dilaksanakan di satminkal. Penugasan di satuan pendidikan lain hanya boleh lewat penetapan Dinas dalam kondisi tertentu (Pasal 12) — misalnya sekolah lain kekurangan guru dengan keahlian tertentu. Guru yang mengajar di sekolah sebelah karena kebiasaan baik, tanpa surat Dinas, JTM-nya berisiko tidak diakui.
5. Menyamakan aturan sekolah dan madrasah. Nilai wali kelas dan jumlah rombel binaan guru BK berbeda antara Permendikdasmen 11/2025 dan KMA 736/2026. Sekolah yang menyalin format SKBK milik madrasah (atau sebaliknya) akan menghasilkan angka yang tidak sesuai payung hukumnya. Tentukan dulu lembaganya di bawah kementerian mana, baru pilih tabel yang dipakai.
6. Lupa bahwa tugas tambahan wajib ditetapkan, bukan disepakati lisan. Pasal 18 ayat (1): kepala satuan pendidikan yang menetapkan guru wali dan guru dengan tugas tambahan. Tanpa surat penetapan, tugas itu tetap dijalankan orangnya, tetapi tidak punya dasar untuk dihitung.
Cara memeriksa hasil hitungan sebelum SKBK diteken
Ada tiga uji cepat yang bisa dikerjakan dalam satu jam dengan berkas yang sudah ada di tangan.
Uji 1 — jumlah kolom harus sama dengan total JTM sekolah. Jumlahkan JTM mengajar seluruh guru mapel. Angkanya harus persis sama dengan (JP per kelas × jumlah rombel). Pada contoh tadi: 405. Kalau hasilnya 411 atau 398, ada kelas yang tidak terlayani atau ada mapel yang dihitung dua kali.
Uji 2 — tidak ada yang di bawah 24 tanpa alasan tertulis. Sortir daftar guru dari JTM terkecil. Setiap baris di bawah 24 harus punya salah satu dari dua keterangan: ekuivalensi tugas tambahan yang cukup, atau alasan pengecualian menurut Pasal 20 disertai dasar hitungnya. Baris kosong di kolom keterangan adalah temuan.
Uji 3 — tidak ada yang di atas 40, dan beban 37,5 jam masuk akal. Batas atas 40 JTM itu nyata, bukan formalitas. Guru dengan 40 JP di SMA mengajar 30 jam bersih per minggu; sisa 7,5 jam untuk merencanakan, menilai, dan membimbing. Kalau daftar menunjukkan ada guru 42 JP, itu tanda jadwal perlu dibongkar, bukan tanda guru itu hebat.
Sebagai pemeriksaan silang terakhir, cocokkan dengan jadwal yang benar-benar berjalan: ambil satu guru secara acak, buka jadwalnya, hitung JP yang tercetak, lalu bandingkan dengan angka di SKBK. Selisih satu JP biasanya berasal dari kelas yang dipindahkan tanpa memperbarui jadwal induk — kesalahan yang paling sering ditemukan saat uji acak.
Pertanyaan yang sering muncul
Guru sertifikasi tapi JTM-nya 20, apakah tunjangan tetap cair? Tidak otomatis. SKBK dengan angka di bawah 24 hanya bisa diterima bila ada dasar pengecualian yang tertulis — misalnya struktur kurikulum tidak memungkinkan atau jumlah guru sudah sesuai perhitungan kebutuhan (Pasal 20). Karena itu sekolah perlu menyertakan rekap perhitungan kebutuhan guru, bukan hanya SKBK per orang.
Apakah satu guru boleh memegang dua jabatan struktural? Pasal 17 ayat (2) membolehkan guru dengan tugas tambahan struktural (wakil kepala, kepala perpustakaan, dan sejenisnya) juga diberi tugas tambahan lain. Tetapi nilainya tidak otomatis dijumlahkan menjadi pengganti pembelajaran. Rinciannya perlu dikonsultasikan ke Dinas atau Kantor Kemenag setempat karena praktik penataannya bisa berbeda antar daerah.
Guru BK dihitung dari rombel atau jam? Dari rombel. Permendikdasmen 11/2025 menyebut paling sedikit 5 rombel per tahun, KMA 736/2026 menyebut 3 rombel untuk madrasah. Bila jumlah rombel di satuan pendidikan kurang dari angka itu, pengecualian berlaku.
Kalau guru kekurangan jam, siapa yang melapor? Kepala satuan pendidikan, kepada Dinas sesuai kewenangannya (Pasal 18 ayat 4), setelah penetapan tugas tambahan tetap tidak mencukupi. Dinas kemudian melakukan penataan dan pemerataan guru. Jadi kekurangan jam sebaiknya dilaporkan sebagai dokumen, bukan diselesaikan dengan menambah jam mapel yang tidak diampu.
Apakah jam kerja 37,5 jam berarti guru harus berada di sekolah selama itu? Tidak selalu di sekolah. Pasal 22 membuka ruang pengembangan kompetensi di satminkal maupun di luar satminkal, dan Pasal 19 mengakui tugas kedinasan dari kepala sekolah, kepala Dinas, atau ketua yayasan sebagai bagian pemenuhan beban kerja. Yang penting kegiatannya tercatat dan bisa ditunjukkan.
Penutup: satu lembar kerja, bukan satu tumpukan berkas
Yang membuat SKBK merepotkan biasanya bukan aturannya, melainkan karena angkanya baru dihitung di akhir ketika semua orang sudah lelah. Padahal struktur kurikulum dan jadwal sudah memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menghitung 405 JTM, membaginya ke 18 guru, dan memetakan tugas tambahan ke yang belum cukup.
Cara paling hemat: buat satu lembar kerja sederhana dengan lima kolom — nama guru, mapel yang diampu, JTM mengajar, tugas tambahan beserta nilai ekuivalennya, dan total. Isi sekali di awal semester, lalu perbarui hanya ketika ada perubahan jadwal. Semua uji di atas bisa dijalankan dari lembar itu, dan SKBK tinggal dicetak dari hasil yang sudah lolos tiga uji.
Kalau ingin memulai dari berkas yang sudah jadi, template administrasi madrasah gratis memuat susunan kolom yang bisa langsung dipakai untuk rekap JTM per guru dan dipadukan dengan rekap tugas tambahan seperti pada tabel di artikel ini.
Angka JTM, nilai ekuivalensi, dan ketentuan dalam artikel ini mengacu pada Permendikdasmen 11/2025 dan KMA 736/2026 sebagaimana dipahami saat artikel ditulis; rincian pasal, pengecualian, dan praktik penataannya dapat berbeda menurut daerah serta dapat diperbarui, sehingga perlu dicek ulang pada dokumen resmi dan Dinas/Kantor Kemenag setempat sebelum dipakai sebagai dasar SKBK.