Setiap awal tahun anggaran, pertanyaan yang sama muncul di ruang kepala sekolah dan bendahara: “Dana BOS sudah masuk, ini boleh dipakai beli apa saja?” Pertanyaan itu bukan soal kekurangan dana, tapi soal ketepatan aturan. Salah menempatkan komponen, hasilnya bisa jadi temuan saat pemeriksaan, dan alurnya panjang meski uangnya sudah terpakai untuk kepentingan siswa.

Kabar baiknya, aturan terbaru justru memberi ruang lebih luas—terutama untuk peralatan berbasis teknologi. Sejak Februari 2026, pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 5 Februari 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan mencabut aturan sebelumnya, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025.

Artikel ini merangkum apa yang boleh dibelanjakan untuk peralatan sekolah, batas persentasenya, larangan yang sering tidak disadari, sampai cara menyusun RAB yang aman diperiksa.

Tiga Jenis Dana BOSP dan Siapa yang Menerimanya

Sebelum masuk ke daftar belanja, pastikan dulu dana yang diterima sekolah termasuk jenis yang mana, karena komponennya berbeda.

  • Dana BOP PAUD — untuk TK, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis.
  • Dana BOS — untuk SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK.
  • Dana BOP Kesetaraan — untuk program paket A, paket B, dan paket C (sanggar kegiatan belajar dan PKBM).

Masing-masing terbagi lagi menjadi tiga: Reguler, Kinerja, dan Afirmasi. Dana Reguler adalah yang diterima hampir semua sekolah dan paling sering dipakai untuk belanja peralatan. Dana Kinerja diberikan pada sekolah berprestasi atau berkinerja terbaik, sedangkan Dana Afirmasi untuk sekolah di daerah khusus.

Satu catatan penting di bagian ketentuan peralihan: satuan biaya, penerima, dan besaran alokasi untuk tahun anggaran 2026 yang sudah ditetapkan Menteri tetap berlaku. Artinya sekolah tidak perlu menghitung ulang alokasi yang sudah diterima—cukup fokus pada komponen penggunaannya.

Peralatan Apa Saja yang Boleh Dibeli dari Dana BOS Reguler?

Inilah bagian yang paling sering ditanyakan. Dana BOS Reguler punya 12 komponen penggunaan, dan beberapa di antaranya secara eksplisit menyebut peralatan.

1. Penyediaan alat multimedia pembelajaran

Komponen ini khusus untuk perangkat keras dan lunak penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:

  • Komputer desktop/workstation (PC atau all-in-one) untuk proses pembelajaran
  • Printer, atau printer plus scanner
  • Laptop
  • LCD proyektor
  • Perangkat praktik pembelajaran tiga dimensi
  • Alat multimedia pembelajaran lain yang menunjang pembelajaran berbasis TIK

Komponen ini sangat relevan untuk sekolah yang sedang membangun ruang kelas digital atau menyiapkan ujian berbasis komputer. Yang perlu disiapkan saat pengadaan adalah analisis kebutuhan, karena pembelian perangkat multimedia idealnya berbasis kebutuhan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar permintaan.

2. Pengembangan perpustakaan (komponen wajib)

Ini komponen yang wajib dialokasikan: paling sedikit 10 persen dari total Dana BOS Reguler yang diterima, dan khusus untuk penyediaan buku. Perlu diperhatikan aturannya:

  • Buku yang dibeli harus sesuai kurikulum yang dipakai sekolah.
  • Buku harus yang sudah dinilai dan ditetapkan Kementerian, tersedia di https://buku.kemendikdasmen.go.id/
  • Rasio buku minimal 1 buku untuk setiap murid pada tiap tema/mata pelajaran.
  • Kebutuhan buku untuk guru juga harus terpenuhi.
  • Buku yang dibeli wajib dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran.

Untuk PAUD, komponen serupa diwajibkan minimal 5 persen untuk pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca.

3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Komponen ini cukup luas cakupannya dan sering dipakai untuk pengadaan sarana pendukung:

  • Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran
  • Penyediaan media pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial
  • Pengadaan platform pembelajaran digital (LMS) yang terintegrasi dengan konten, perangkat asesmen, dan analisis hasil belajar
  • Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK
  • Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak untuk proses pembelajaran
  • Penguatan pembelajaran literasi dan numerasi
  • Pengembangan pembelajaran berbasis proyek
  • Peralatan ekstrakurikuler: kepanduan, olahraga, seni, keagamaan/kerohanian, sains
  • Pembiayaan mengikuti lomba di dalam negeri

4. Pelaksanaan evaluasi dan asesmen

Bisa dipakai untuk pengadaan perangkat asesmen dan buku evaluasi pembelajaran, termasuk penyelenggaraan ulangan harian sampai ulangan kenaikan kelas.

5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah

Untuk alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya, serta penguatan tata kelola sekolah.

6. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Ini komponen yang sering dianggap remeh padahal sangat berguna. Yang boleh dibiayai antara lain:

  • Perbaikan kerusakan ringan komponen nonstruktural: atap, plafon, kelistrikan, pintu, jendela, pengecatan, penutup lantai
  • Perbaikan meubelair dan pembelian meja/kursi murid atau guru jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang
  • Perbaikan toilet, tempat cuci tangan, sanitasi
  • Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya
  • Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan pendingin ruangan
  • Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum
  • Penyediaan dan pemeliharaan sarana/aksesibilitas untuk murid berkebutuhan khusus

7. Penyediaan alat multimedia (khusus SMK)

Untuk jenjang SMK, komponen “penyediaan alat multimedia pembelajaran” bisa mencakup komputer desktop/laptop, printer atau printer plus scanner, dan LCD proyektor untuk menunjang pembelajaran.

Batas Persentase yang Harus Diingat

Selain kewajiban 10 persen untuk buku, ada dua batas lain yang perlu dihitung dari awal:

  • Pemeliharaan sarana dan prasarana: maksimal 20 persen. Batas ini berlaku untuk BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, maupun BOP Kesetaraan Reguler.
  • Pembayaran honor: maksimal 20 persen dari total alokasi untuk satuan pendidikan negeri, dan maksimal 40 persen untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk BOP PAUD Reguler, batas honornya 40 persen.

Kalau belanja peralatan sudah mendekati batas tertentu, sebaiknya dihitung ulang sebelum RKAS dikunci. Menggeser angka setelah dana terpakai jauh lebih repot daripada menyesuaikan di tahap perencanaan.

Belanja Peralatan dari Dana BOS Kinerja

Sekolah yang menerima Dana BOS Kinerja punya komponen berbeda, yang justru sering pas untuk pengadaan peralatan.

Sekolah berprestasi (pernah meraih minimal satu penghargaan/medali/sertifikat pada ajang talenta tingkat provinsi, nasional, atau internasional) dapat menggunakan dana untuk:

  • Asesmen dan pemetaan talenta murid
  • Pengembangan talenta, termasuk penyediaan sarana penunjang ketalentaan seperti alat olahraga dan alat musik
  • Pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal
  • Pengembangan manajemen dan ekosistem sekolah
  • Bagi sekolah pengimbas: pembinaan dan pengembangan prestasi untuk sekolah imbas

Sekolah berkinerja terbaik (masuk 10 persen terbaik dari hasil asesmen nasional dan profil pendidikan) menggunakan dananya untuk:

  • Penguatan literasi dan numerasi, termasuk penyediaan perangkat dan bahan ajar penunjang
  • Penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran, termasuk penyusunan konten pembelajaran dan pengadaan buku digital berbasis STEM termasuk pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial, serta pengadaan platform LMS dengan langganan konten multimedia pembelajaran
  • Penguatan tata kelola satuan pendidikan

Menarik untuk dicermati: aturan terbaru secara eksplisit menyebut Papan Interaktif Digital (PID) dan LMS sebagai bagian dari penguatan digitalisasi pembelajaran. Jadi sekolah yang ingin melangkah ke papan tulis digital sekarang punya payung aturan yang jelas—dengan catatan dana yang digunakan adalah Dana Kinerja, bukan Dana Reguler.

Yang Tidak Boleh Dibayar dari Dana BOSP

Bagian ini yang paling sering luput. Kepala sekolah dan tim BOS sekolah dilarang:

  • Melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau kepentingan lain di luar penggunaan dana
  • Membungakan atau meminjamkan dana kepada pihak lain
  • Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak sejenis
  • Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi daring penerimaan murid baru
  • Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah atau kegiatan dengan mekanisme iuran
  • Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau murid
  • Memelihara prasarana dengan kategori kerusakan sedang dan berat
  • Membangun gedung atau ruangan baru
  • Membeli instrumen investasi
  • Membiayai pelatihan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian
  • Membiayai kegiatan yang sudah dibiayai penuh oleh sumber lain yang sah
  • Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan maupun murid

Pemerintah Daerah juga dilarang memaksa atau mengatur pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pihak tertentu, dan dilarang menjadi distributor atau mengarahkan pembelian ke distributor tertentu. Jadi kalau ada pihak yang memaksa sekolah membeli dari toko tertentu, itu ada dasarnya untuk ditolak dengan sopan.

Selain itu, ada satu syarat yang mudah terlewat: satuan pendidikan penerima Dana BOSP Reguler wajib mengisi dan memutakhirkan data Dapodik sesuai kondisi riil paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Cara Menyusun RAB yang Aman Diperiksa

Pengadaan barang/jasa memakai Dana BOSP dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Untuk peralatan sekolah, alur praktisnya seperti ini:

1. Mulai dari evaluasi diri, bukan dari daftar keinginan. RKAS disusun berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil sekolah. Jadi rapor pendidikan dan hasil asesmen adalah titik awal yang paling kuat untuk membenarkan pembelian sebuah perangkat.

2. Susun rincian sampai satuan harga dan volume. RKAS harus memuat komponen yang digunakan, rincian komponen pembiayaan, rincian barang/jasa yang dibutuhkan, serta satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran. Harga satuan sebaiknya diambil dari sumber yang bisa ditunjukkan—katalog toko daring, penawaran penyedia, atau survei pasar—dan disimpan sebagai lampiran.

3. Libatkan warga sekolah dan Komite Sekolah. Dokumen RKAS disusun melalui rapat yang melibatkan warga satuan pendidikan dan Komite Sekolah, lalu hasilnya diinput ke aplikasi yang disediakan Kementerian.

4. Bentuk tim BOS sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, ditambah anggota dari unsur guru, Komite Sekolah, dan orang tua/wali murid (orang tua yang bukan pengurus Komite, dipilih dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tanpa konflik kepentingan). Tim inilah yang sebaiknya menjadi penggerak pengadaan, bukan menyerahkan seluruh proses ke satu orang.

5. Catat lengkap setiap penggunaan, termasuk dokumentasi pengadaan. Setiap penggunaan dana wajib dicatat lengkap dengan bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk barang seperti laptop atau proyektor, simpan berita acara serah terima, bukti pembayaran, dan foto barang setelah terpasang.

6. Jangan lupa laporan, karena ada konsekuensinya. Batas waktu yang perlu ditandai di kalender:

  • 31 Juli — laporan realisasi tahap I (menjadi dasar penyaluran tahap II)
  • 31 Januari tahun anggaran berikutnya — laporan realisasi keseluruhan, meliputi realisasi penggunaan dana, sisa dana, dan laporan hasil penyelesaian pengadaan barang/jasa
  • 25 Juni — batas akhir laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya

Perlu diketahui, laporan yang telat berdampak nyata: laporan tahap I yang baru disampaikan antara 1 Februari sampai akhir Februari membuat penyaluran tahap I dipotong 2 persen, Maret 3 persen, dan April sampai 25 Juni 4 persen. Kalau laporan tahap I tahun berjalan tidak disampaikan sampai 25 Oktober, sekolah tidak dapat menerima penyaluran tahap II tahun itu. Dana yang hilang karena telat lapor jauh lebih besar dari harga satu unit proyektor.

Tips Hemat Tanpa Mengorbankan Aturan

  • Beli sedikit tapi tepat. Satu proyektor yang dipakai bergiliran seluruh kelas lebih berguna daripada tiga unit yang rusak karena tidak ada anggaran perawatan.
  • Rencanakan pemeliharaan sejak awal. Komponen pemeliharaan peralatan TIK tersedia dan dibatasi maksimal 20 persen. Sisihkan porsi kecil setiap tahun agar laptop dan proyektor tidak mati mendadak.
  • Manfaatkan asesmen untuk pembenaran. Sekolah yang mengikuti asesmen dan masuk kriteria kinerja terbaik punya akses ke Dana Kinerja dengan komponen digitalisasi yang lebih luas.
  • Dokumentasikan sebelum belanja. Simpan hasil evaluasi diri, notulen rapat RKAS, daftar harga, dan foto kondisi peralatan lama. Berkas-berkas ini yang paling sering menyelamatkan sekolah saat diperiksa.
  • Pisahkan sumber dana. Pastikan barang yang sudah dibiayai penuh oleh sumber lain tidak dibebankan lagi ke Dana BOSP.

Penutup

Aturan belanja peralatan sekolah dari Dana BOS sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Kuncinya tiga: pilih komponen yang tepat, jaga batas persentase, dan simpan bukti dari sejak perencanaan. Aturan 2026 justru membuka ruang lebih lebar untuk peralatan berbasis teknologi—komputer, printer, proyektor, LMS, sampai buku digital dan pembelajaran koding—selama permintaan itu bisa dijelaskan sebagai kebutuhan pembelajaran yang nyata.

Dokumen lengkapnya bisa dibaca langsung pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, dan lampirannya memuat teknis pengelolaan dana secara rinci. Untuk keputusan yang berkaitan dengan angka dan persentase dalam artikel ini, sebaiknya tetap merujuk pada dokumen resmi tersebut dan petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat, karena kondisi tiap daerah bisa berbeda.


Hemat waktu administrasi

Kalau pekerjaan administrasi di sekolah/madrasah Anda masih dikerjakan satu per satu, template Excel siap pakai ini bisa langsung dipakai: data siswa, absensi, keuangan kas (saldo terhitung sendiri). Ada versi ringkas yang bisa diunduh gratis, dan versi lengkapnya seharga Rp90.000 (data siswa, absensi, kas, rekap nilai, dan grafik).

Kalau butuh formatnya, tidak perlu membuat dari nol

Versi ringkasnya bisa diunduh gratis — tiga sheet berisi data siswa, absensi, dan kas dengan saldo berjalan otomatis:

→ Unduh gratis: Template Administrasi Madrasah 2026 (versi ringkas, 3 sheet)

Kalau butuh yang lebih lengkap (data siswa, absensi, kas, rekap nilai, dan grafik),


Butuh naskah atau kitab dijadikan aplikasi?

Kalau lembaga Anda punya naskah, kitab, atau catatan pengajian yang masih berbentuk PDF scan atau tulisan tangan, kami mengerjakan pengubahan naskah itu menjadi aplikasi Android yang bisa dibuka langsung dari HP — lengkap dengan pencarian, harakat, dan terjemahan. Naskah yang dikirimkan hanya dipakai untuk pesanan lembaga Anda.

000).

Koperasi sekolah dan pencatatan kasnya

Kalau di sekolah Anda koperasi siswa atau kios sekolah ikut mengelola uang, cara membukukan modal awal, sisa hasil usaha, dan penetapan harga ada di artikel terpisah: Koperasi Sekolah 2026: Mendirikan, Membukukan, dan Menetapkan Harga.

Baca juga: Tata cara belanja barang/jasa sekolah 2026 menurut Permendikdasmen No. 15 Tahun 2026 — aturan yang menggantikan Permendikbudristek 18/2022.

Baca juga: Gerakan Literasi Sekolah 2026: Kegiatan 15 Menit Membaca, Indikator Rapor Pendidikan, dan Pos Dana BOS

Baca juga: Standar Sarana Prasarana Sekolah 2026 — komponen sarana dan prasarana menurut Permendikbudristek 22/2023, daftar prasarana (lahan, bangunan, ruang), dan cara mengisinya ke RKAS.