Tim penjaminan mutu sekolah biasanya dibentuk menjelang akreditasi, rapat satu kali, menyusun dokumen tebal berisi visi misi yang disalin dari sekolah lain, lalu bubar. Setahun kemudian dokumen itu dibuka lagi karena pengawas memintanya — dan tidak ada satu pun angka di dalamnya yang berubah.

Mulai tahun ini pola seperti itu punya dasar hukum baru yang lebih ketat. Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan 24 Agustus 2026 dan diundangkan 26 Agustus 2026 (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 594). Tiga ketentuan di dalamnya langsung mengubah pekerjaan rutin sekolah: penjaminan mutu internal wajib dilakukan setiap satuan pendidikan (Pasal 6), siklusnya punya enam tahap yang harus dijalankan berurutan (Pasal 8 ayat 2), dan siklus itu paling sedikit sekali dalam setahun (Pasal 8 ayat 10).

Artinya “SPMI” bukan lagi proyek dokumen akreditasi. Ia menjadi pekerjaan tahunan dengan urutan langkah yang bisa dinilai. Sebelum masuk ke cara menyusunnya, satu hal perlu diluruskan lebih dulu: banyak sekolah sudah punya Rapor Pendidikan yang memuat angka capaian, tetapi angka itu berhenti di halaman unduhan dan tidak pernah dipakai sebagai pembanding standar sekolah sendiri. Di situlah SPMI seharusnya mulai bekerja.

Apa Itu SPMI dan Bagaimana Ia Berhubungan dengan Akreditasi

Permendikdasmen 21/2026 membelah penjaminan mutu menjadi dua bagian yang saling bergantung:

  • SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) — dijalankan sekolah sendiri, wajib, siklus enam tahap, minimal setahun sekali.
  • SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) — dijalankan lembaga mandiri nonstruktural, yaitu akreditasi (Pasal 9 dan Pasal 12).

Hubungan keduanya diatur tegas di Pasal 15: hasil SPMI menjadi dasar penilaian dalam SPME, dan hasil SPME menjadi dasar penyempurnaan SPMI. Jadi kalau sekolah hanya punya dokumen SPMI yang dibikin ulang saat akreditasi, asesor akan membaca dokumen yang tidak mencerminkan kerja setahun terakhir — dan justru itu yang paling mudah terlihat.

Pasal 11 juga menyebut siapa pelaksananya: tim penjaminan mutu paling sedikit berisi pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan komite sekolah (atau pemangku kepentingan pada lembaga kursus). Tiga unsur itu disebut sebagai “paling sedikit”, bukan “cukup”.

Keenam Tahap Siklus, dan Dokumen yang Dihasilkan Tiap Tahap

Pasal 8 mendefinisikan siklusnya sebagai berikut, dan urutannya tidak boleh ditukar karena tahap ketiga bergantung pada hasil tahap kedua.

TahapNama di peraturanIsi pekerjaanBukti yang tertinggal
1MenetapkanMenyusun standar mutu yang jadi acuan sekolahDaftar standar + angka target per standar
2MemetakanMembandingkan kondisi nyata dengan standar ituTabel kesenjangan (target vs capaian)
3MerencanakanMenyusun arah, strategi, langkah untuk menutup kesenjanganRencana perbaikan berisi kegiatan, penanggung jawab, tanggal
4MelaksanakanMenjalankan rencana tadiBukti kegiatan: daftar hadir, foto, hasil kerja
5MengevaluasiMenilai apakah pelaksanaan berhasilCatatan hasil vs target rencana
6MengendalikanMenindaklanjuti: koreksi, pencegahan, atau pemeliharaanNotula rapat tindak lanjut + penugasan

Kesalahan paling umum ada di tahap 1 dan 3. Sekolah menetapkan standar berupa kalimat mutu (“pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan”) yang tidak punya angka, sehingga tahap 2 tidak bisa dijalankan karena tidak ada yang bisa dibandingkan. Lalu tahap 3 diisi dengan kegiatan yang sudah biasa dilakukan — bukan kegiatan yang dirancang untuk menutup kesenjangan tertentu.

Tahap 1–2: Dari Standar ke Tabel Kesenjangan

Standar mutu harus berupa ukuran, bukan slogan. Cara paling murah: ambil satu standar nasional (misalnya standar kompetensi lulusan atau standar sarana prasarana), lalu tentukan angka yang sekolah ingin capai, dan bandingkan dengan angka yang benar-benar dimiliki hari ini.

Contoh untuk standar capaian belajar matematika kelas VII di sebuah SMP dengan 6 rombel, 32 murid per rombel:

Jumlah murid kelas VII         = 6 × 32       = 192 murid
Target sekolah: 80% tuntas KKM = 0,80 × 192   = 154 murid
Capaian asesmen terakhir       = 128 murid tuntas (66,7%)
Kesenjangan                    = 154 − 128   = 26 murid
Selisih persentase             = 66,7% → 80%  = 13,3 poin

Dari hitungan itu, kesenjangannya bukan “mutu matematika kurang”, melainkan 26 murid di 6 rombel, atau sekitar 4–5 murid per kelas. Ini angka yang bisa dipakai untuk merancang kegiatan: kalau satu guru memberi pendampingan 45 menit untuk 5 murid, dalam 12 pekan semua murid di bawah KKM mendapat 12 sesi.

Tanpa memecah angka ke tingkat rombel, sekolah akan merencanakan “les tambahan matematika” untuk semua murid — boros, dan tidak menyasar siapa pun.

Untuk standar yang tidak berupa nilai, target tetap harus berangka. Contoh yang dipakai banyak sekolah dan mudah diuji:

  • Kehadiran murid — target 95%, dihitung dari (jumlah hari hadir ÷ jumlah hari efektif) × 100%.
  • Pemanfaatan perpustakaan — target 2 kunjungan per murid per bulan, dihitung dari buku kunjungan ÷ jumlah murid ÷ 10 bulan efektif.
  • Penyelesaian administrasi guru — target 100% perangkat ajar terkumpul sebelum pekan ke-2 semester, dihitung dari jumlah guru yang menyerahkan ÷ jumlah guru seluruhnya.

Tahap 3–4: Rencana yang Menutup Kesenjangan, Bukan Mengulang Kegiatan

Rencana perbaikan yang baik selalu bisa ditelusuri balik ke satu angka di tabel kesenjangan. Format tiga kolom sudah cukup:

Kesenjangan (tahap 2)Kegiatan yang dipilihPenanggung jawab & tanggal
26 murid kelas VII di bawah KKM matematikaPendampingan 5 murid per kelas, 1 sesi/pekan, 12 pekanGuru matematika kelas VII, mulai pekan ke-3
Kehadiran 91% (target 95%)Panggilan orang tua terjadwal untuk murid absen ≥3 hari berturutWali kelas + guru BK, laporan tiap akhir bulan
12 dari 40 guru belum menyerahkan perangkat ajarKlinik perangkat ajar 1 hari, 6 guru per sesiWakil kepala kurikulum, 2 pekan sebelum PAS

Yang perlu dijaga: kegiatan di kolom kedua harus benar-benar berbeda dari rutinitas. Kalau kegiatan yang ditulis sama dengan kegiatan tahun lalu yang gagal, hasil evaluasinya sudah bisa ditebak.

Pada tahap 4, bukti pelaksanaan tidak perlu berlembar-lembar. Yang menolong saat evaluasi hanya tiga hal: daftar hadir, tanggal, dan hasil kerja. Foto rapat tanpa daftar hadir tidak menjelaskan siapa yang bekerja.

Tahap 5–6: Evaluasi dan Pengendalian

Tahap 5 menjawab satu pertanyaan: target rencana tercapai atau tidak. Formatnya sederhana dan sebaiknya memakai angka yang sama dengan tahap 2, supaya bisa dibandingkan langsung.

StandarKondisi awalTargetHasil evaluasiSelisih
Murid kelas VII tuntas KKM matematika66,7% (128 murid)80% (154 murid)75,5% (145 murid)−9 murid dari target
Kehadiran murid per semester91%95%94,2%−0,8 poin
Guru menyerahkan perangkat ajar70% (28 dari 40)100%100%tercapai

Dari tabel itu, tindak lanjutnya bukan “semua gagal” atau “semua berhasil”, tetapi tiga keputusan berbeda:

  • Yang tercapai (perangkat ajar) → pengendalian berupa pemeliharaan: jadwal klinik dijadikan rutin tiap awal semester.
  • Yang hampir tercapai (kehadiran) → korektif ringan: panggilan orang tua diperluas ke murid dengan 2 hari absen, bukan hanya 3 hari berturut.
  • Yang masih jauh (matematika) → perbaikan desain: 12 sesi pendampingan ternyata kurang untuk murid dengan kesenjangan awal paling besar; tahun berikutnya dibagi dua kelompok berdasarkan hasil asesmen awal.

Itu isi tahap 6 sebagaimana dirumuskan Pasal 8 ayat 8: analisis rekomendasi hasil evaluasi, lalu tindakan korektif, preventif, atau pemeliharaan. Ketiganya harus dibedakan — sekolah yang menulis “akan ditingkatkan” untuk semua temuan kehilangan gunanya tahap 6.

Menyambung SPMI dengan Rapor Pendidikan dan Akreditasi

Data untuk tahap 2 tidak perlu dibuat dari nol karena sekolah sudah punya dua sumber yang relatif terisi: Rapor Pendidikan (hasil asesmen nasional dan survei lingkungan belajar) serta data Dapodik untuk murid, guru, dan sarana. Permendikdasmen 21/2026 memang mengarah ke sana: Pasal 16 dan 17 menyebut sistem informasi penjaminan mutu yang mengintegrasikan data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, mutu pembelajaran, dan capaian belajar — bersumber dari basis data kementerian, profil dan rapor satuan pendidikan, hasil SPMI, serta hasil SPME.

Praktisnya, alur kerja tahunan bisa disusun begini:

  1. Juli–Agustus — unduh Rapor Pendidikan terbaru, catat 3–5 indikator dengan capaian terendah. Ini bahan tahap 1 dan 2.
  2. September — rapat tim penjaminan mutu (pimpinan, guru, komite) menetapkan target angka dan menyusun rencana. Rencana ini menempel ke RKAS, karena kegiatan tanpa pos anggaran biasanya berhenti di kertas.
  3. Oktober–Mei — pelaksanaan, dengan pemeriksaan kecil tiap bulan: apakah kegiatan benar-benar berjalan sesuai tanggal.
  4. Juni — evaluasi dan pengendalian. Hasilnya menjadi lampiran SPMI tahun berikutnya.

Satu hal yang mudah terlewat: jika sekolah Anda punya sisa lebih BOSP yang boleh dipakai tahun berikutnya atau sudah menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kegiatan perbaikan mutu sebaiknya sudah masuk di dokumen itu, bukan disusun belakangan saat evaluasi menunjukkan kegiatan tidak berjalan.

Lima Kesalahan yang Paling Sering Terjadi di Lapangan

  1. Menyalin dokumen SPMI sekolah lain. Kalimat standar dan kegiatan identik, tetapi angka capaiannya tidak cocok dengan Rapor Pendidikan sekolah sendiri. Ini paling mudah terlihat oleh asesor dan pengawas.
  2. Menganggap SPMI sama dengan akreditasi. Akreditasi adalah SPME. Yang dinilai dari SPMI adalah bukti siklus setahun (rapat, rencana, pelaksanaan, evaluasi), bukan ketebalan dokumen.
  3. Menetapkan standar tanpa angka. Kalimat “pembelajaran menyenangkan” tidak bisa dipetakan. Hasilnya tahap 1 dan 2 kosong, dan seluruh siklus kehilangan pijakan.
  4. Evaluasi berupa narasi tanpa membandingkan target. “Kegiatan berjalan lancar” bukan evaluasi. Evaluasi selalu punya dua kolom: target dan hasil.
  5. Tim hanya berisi kepala sekolah dan wakilnya. Pasal 11 menyebut pendidik dan komite sebagai unsur minimal. Tanpa guru di dalam tim, rencana perbaikan biasanya tidak menyentuh hal yang benar-benar menghambat pembelajaran di kelas.

Cara Memeriksa Apakah SPMI Sekolah Anda Sudah Benar

Sebelum dokumen dikirim ke pengawas, uji sendiri dengan lima pertanyaan ini. Kalau ada satu yang jawabannya “tidak”, siklusnya belum lengkap.

  • Uji angka. Ambil satu standar dari dokumen. Apakah ada angka targetnya? Apakah angka capaian awalnya berasal dari data yang bisa ditunjukkan (Rapor Pendidikan, Dapodik, atau rekap sekolah)?
  • Uji keterkaitan. Ambil satu kegiatan di rencana. Bisakah Anda menyebut kesenjangan mana yang ditutup kegiatan itu? Kalau tidak bisa, kegiatan itu hanya rutinitas.
  • Uji jejak tanggal. Apakah setiap kegiatan punya tanggal pelaksanaan dan setelahnya ada bukti (daftar hadir atau hasil kerja)? Kegiatan tanpa tanggal tidak bisa dievaluasi waktunya.
  • Uji perbandingan. Apakah tabel evaluasi memakai angka yang sama dengan tabel kesenjangan? Kalau kolomnya berubah, perbandingan tidak sahih.
  • Uji tindak lanjut. Apakah tiap temuan punya keputusan yang berbeda (korektif, preventif, atau pemeliharaan) dan penanggung jawabnya? Temuan yang semuanya dijawab “ditingkatkan” berarti tahap 6 belum dikerjakan.

Satu lagi yang jarang diperiksa: frekuensi. Pasal 8 ayat 10 mensyaratkan siklus berjalan minimal sekali setahun. Sekolah yang hanya menyusun dokumen di bulan Mei untuk akreditasi di bulan Juni secara teknis belum menjalankan siklus — hanya menghasilkan laporannya.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apakah SPMI harus punya aplikasi khusus? Tidak. Permendikdasmen 21/2026 mewajibkan siklusnya, bukan aplikasinya. Banyak sekolah menjalankan enam tahap itu dengan satu buku kerja dan satu spreadsheet. Yang dinilai adalah bukti siklus, bukan alat yang dipakai.

Apakah sekolah swasta dan madrasah juga wajib? Pasal 6 menyebut kewajiban itu untuk “setiap Satuan Pendidikan”. Permendikdasmen sendiri mengikat satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikdasmen; madrasah mengikuti ketentuan Kementerian Agama, tetapi umumnya memakai kerangka siklus yang sama. Untuk kepastian, tanyakan ke pengawas pembina Anda sebelum menyusun format baru — jangan menebak.

Apakah hasil SPMI bisa dipakai untuk kenaikan akreditasi? Pasal 15 ayat 1 menyatakan hasil SPMI menjadi dasar penilaian dalam SPME, jadi bobotnya nyata. Tetapi nilai akreditasi tetap ditentukan asesor berdasarkan kriteria akreditasi, bukan semata oleh rapi tidaknya dokumen SPMI.

Berapa lama waktu yang wajar untuk satu siklus? Sekolah dengan 30–40 guru biasanya menyelesaikan penetapan dan pemetaan dalam 2–3 rapat, perencanaan 1 rapat, lalu pelaksanaan sepanjang semester. Evaluasi dan pengendalian 1 rapat. Total sekitar 5 rapat setahun — bukan pekerjaan yang menuntut tim khusus penuh waktu.

Kalau tahun ini target tidak tercapai, apakah dianggap pelanggaran? Tidak. Yang dinilai adalah apakah kesenjangan teridentifikasi dan tindak lanjutnya masuk akal. Target yang selalu tercapai 100% justru sering menandakan angkanya tidak pernah diukur dengan benar.

Bacaan lanjutan di blog ini


Angka contoh di artikel ini adalah ilustrasi perhitungan, bukan data sekolah tertentu. Nomor pasal mengacu pada Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026; ketentuan teknis madrasah, format instrumen, dan pedoman pelaksanaan dari kementerian dapat berubah — periksa dokumen resmi terbaru dan pengawas pembina sebelum dipakai sebagai dasar resmi.